Dinas Lingkungan Hidup (LH) DKI Jakarta memberikan sanksi administratif berupa paksaan penutupan saluran outlet air limbah salah satu apartemen di Jalan Otista Raya, Kelurahan Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur.

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,

Berdasarkan hasil pengawasan dan uji laboratorium Dinas LH, air limbah yang dibuang ke media lingkungan tidak memenuhi baku mutu. Selain itu, pembuangan air limbah juga tidak memiliki izin dari Gubernur DKI Jakarta.

Kepala Dinas LH DKI Jakarta, Andono Warih mengatakan, penutupan ini sebagai bentuk upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup agar setiap kegiatan atau usaha wajib menaati peraturan perundang-undangan dan persyaratan perizinan di bidang lingkungan hidup.

"Tindakan ini sebagaimana yang tercantum pada Pasal 76 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," ujarnya, Jumat (9/8).

Sementara, Kepala Seksi Penanganan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, Rusliyanto mengatakan, Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS) apartemen tersebut diminta agar memperbaiki kinerja instalasi pengolahan air limbah paling lama 45 hari kalender. Sehingga, air limbah yang dibuang ke media lingkungan nantinya memenuhi baku mutu yang telah ditetapkan.

"Selama proses perbaikan atau belum dilakukan kewajibannya, harus disedot dan jangan dibuang ke saluran kota. Perbaiki dan laporkan ke kami progresnya sebagai bentuk komitmen pengelola di sini untuk memperbaiki," ungkapnya.

Selain itu, sambungnya, P3SRS juga diminta untuk bekerja sama dengan pihak ketiga untuk penyedotan air limbahnya selama outlet pembuangan air limbahnya ditutup paling lama tujuh hari kalender.

"P3SRS wajib melaporkan hasil pelaksanaan kepada Dinas LH dan Sudin LH Jakarta Timur. Selama 45 hari kami juga terbuka untuk melakukan konsultasi terkait dengan sanksi yang sudah kami tetapkan," ucapnya.

Ia menambahkan, setelah melakukan penutupan atau penyegelan saluran outlet limbah tersebut Dinas LH juga terus memonitor apakah yang bersangkutan menjalankan perbaikan pengelolaan air limbahnya. Apabila tidak melaksanakan akan dikenakan sanksi yang lebih berat sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

"Bukan berarti habis disegel kami diamkan, kami monitor juga. Kalau tidak dilakukan kami akan lakukan sanksi berikutnya yaitu pembekuan izin terkait lingkungan hidup," tandasnya.